Komunitas Gondrong Kab.Pinrang Suarakan Tolak UU Omnibus Law

Puluhan Pemuda dan warga masyarakat Pinrang yang tergabung dalam Komunitas Gondrong melakukan aksi unjukrasa, menolak UU Omnibus Law.

Unjukrasa berjalan tertib dimulai didepan Mal Sejahtera, Jl Sultan Hasanuddin Kecamatan Watang Sawitto dan unjuk rasa berlanjut hingga di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, Kamis 16/7/2020.

Dalam orasinya, Alfandi Koordinator Lapangan (Korlap) mengatakan “Omnibus law lahir bukan sekedar untuk mengeksploitasi buruh, tapi juga turut mengeksploitasi mahluk hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang Notabene hal itu hanya menguntungkan segelintir orang atau pemodal asing,” tegasnya.

Affandi juga mengatakan “Disisi lain, omnibus law hanyalah alat untuk mengakomodir seluruh paket kebijakan ekonomi (PKE) ala Jokowi 16 Jilid, dengan visi pengembangan SDM, pengelolaan APBN, investasi, dan infrastruktur sejak awal kepemimpinan Jokowi telah mengeluarkan 16 Jilid paket kebijakan ekonomi yang semata-mata hanyalah melayani kepentingan kapitalis,” jelasnya.

Lanjut Fandi menambahkan “demonstran sepakat untuk menyuarakan sejumlah tuntutan dan pernyataan sikap di antaranya, segera batalkan pembahasan omnibus law, serta fokus terhadap penanganan covid-19 maupun pemenuhan hak kesehatan rakyat serta melaksanakan reforma agraria sejati sebagai penopang kesejahteraan petani juga mewujudkan pula kesehatan dan pendidikan gratis sebagai pemenuhan hak dasar manusia,” pungkas Fandi.

Meski kecewa, peserta aksi terhadap wakil rakyat di kantor DPRD Pinrang karena mereka hanya disambut satu orang Anggota Dewan, H.Alimuddin Budung, Ketua Praksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

H.Alimuddin yang menerima peserta aksi ketika itu menjelaskan “Perlu saya jelaskan bahwa, dalam hal ini, saya berbicara menyangkut kapasitas saya sebagai ketua praksi PKB dan ketua komisi, jadi saya tidak berbicara dapur pihak lain tetapi pada dasarnya, saya mendukung apa yang telah disuarakan oleh saudara saudara selaku pihak yang membawakan suara masyarakat Pinrang pada umumnya dan oleh karena itu, saya akan melakukan koordinasi dengan teman dewan lainnya dengan harapan semoga, kami para dewan nantinya bisa sepakat untuk menolak UU Omnibus Law tersebut ,”Imbuhnya.
(Saleh/Irfan).