Dugaan Pemotongan Tunjangan Sertifikasi Guru, Koalisi LSM Minta Kajati Usut Tuntas

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

Jeneponto, mitraindonesianews.com – Dugaan pemotongan gaji sertifikasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) TK, SD dan SMP di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan menuai kritikan dari sejumlah pihak khususnya para guru – guru sertifikasi di daerah tersebut.

Selain itu, dugaan tersebut juga sudah dilaporkan di Kejaksaan Negeri Jeneponto berdasarkan laporan dari Tim Koalisi LSM.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto telah mengeluarkan surat panggilan kepada sejumlah pihak yang diduga ada kaitannya dengan dugaan pemotongan gaji sertifikasi TPG.

Usai melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kepala sekoloh, Tim Koalisi LSM mengapresiasi gerak cepat dan meminta Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto beserta jajarannya mengusut tuntas mafia pemotongan gaji guru sertifikasi di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto.

Syamsuddin Nompo menjelaskan bahwa belakangan ini, sejak merebaknya informasi tentang adanya pemotongan gaji tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Jeneponto. Para guru di daerah ini sangat menyesalkan dan menyayangkan atas tindakan bendahara gaji tunjangan sertifikasi guru Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto dan berharap adanya perhatian khusus terkait hal itu.

“Karena jika hal seperti itu terjadi pembiaran, maka dikhawatirkan terjadinya penyimpangan dan tindakan kesewenang – wenangan yang lebih parah dari apa yang dialami saat ini oleh guru- guru Sertifikasi didaerah ini,” beber Syamsuddin Nompo.

Sumarlin selaku bendahara gaji sertifikasi guru di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto saat dihubungi oleh Tim Koalisi LSM mengukui adanya pemotongan secara bervariasi, sambungnya.

Penanganan dugaan tindak pidana korupsi ini benar – benar diproses sesuai aturan yang berlaku karena tindakan ini adalah perbuatan yang disengaja dan bukan karena kelalaian, harap Syamsuddin Nompo.

Sementara itu, Ketua DPC Sepernas Jeneponto, Muh Arif K menjelaskan bahwa ia juga sempat beberapa kali hendak menemui bendahara yang bersangkutan namun tidak pernah ketemu secara langsung, “Karena sulit ditemui makanya saya langsung menelpon, Alhamdulillah ia mengakui adanya pemotongan gaji Sertifikasi”.

“Katanya ada kesalahan teknis transfer non tunai,” singkat Arif.

Kami berharap agar Kejaksaan Negeri Jeneponto bisa mengusut tuntas permasalahan ini, kalau perlu hingga ke akar – akarnya, kunci Ketua DPC Sepernas Jeneponto.

(Arif).