Pemerintah Ajak Perusahaan Bangun Lutra Melalui Kebijakan CSR Hunian Bagi Korban Banjir

Pemerintah Ajak Perusahaan Bangun Lutra Melalui Kebijakan CSR Hunian Bagi Korban Banjir
[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

MITRAINDONESIANews, Makassar – Rumah hunian sangat dibutuhkan oleh korban banjir bandang dan tanah longsor Luwu Utara.

Sejauh ini telah dibangun 100 hunian sementara (Huntara) oleh Pemprov Sulsel dan telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) tahap pertama sebanyak 50 unit.

Adapun jumlah rumah hunian yang dibutuhkan yaitu 1.295 rumah hunian.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, BNPB dan Kementerian Sosial juga akan turut membangun rumah hunian.

Anggaran yang disiapkan Pemprov Sulsel pun tidak main-main yaitu sebanyak 5 miliar rupiah.

Diharapkan hunian ini tersedia dalam waktu enam bulan, kemudian pemulihan ekonomi bisa segera dilakukan.

Untuk mencapai target tersebut maka Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah dan Bupati Lutra, Indah Indriani Putri berharap agar pihak lain turut berpartisipasi misalnya melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Saya berharap apa yang menjadi harapan Ibu Bupati tadi CSR banyak yang akan membantu tetapi pertama adalah provinsi, pusat ini akan menyelesaikan semua,” kata Nurdin Abdullah dalam sambutannya di lokasi peletakan batu pertama hunian tetap (Huntap) Pemprov tahap 1 di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kamis, 17 September 2020.

Lahan sendiri telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Luwu Utara.

Bupati Indah mengatakan bahwa telah banyak tenda pengungsian yang sudah dibongkar oleh pengungsi.

Pemda Lutra sendiri, telah menyalurkan dana tunggu hunian.

“Harapan kita setelah kegiatan ini 50 kita bangun, terus lanjut. Izin Bapak Gubernur, kebijakan CSR masing-masing kami inginkan menjadi bagian pembangunan di Kabupaten Luwu Utara,” sebutnya.

Indah Putri berharap sebagai Gubernur sebagai pimpinan tertinggi dapat mengundang berbagai perusahaan di Sulsel untuk berpatisipasi.

Kebijakan CSR untuk pembangunan hunian sangat dibutuhkan warga.

“Ini kesempatan bagi mereka menyalurkan CSRnya di kabupaten Luwu Utara. Banyak perusahaan akan meringankan beban,” harapnya.(*)