Diduga Pemkab Tidak Bayar Listrik, Kota Wisata Parapat Gelap Gulita

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

MITRAINDONESIANews, Sumatera Utara – Terlalu, Puluhan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang diputus pihak terkait pada Sabtu (29/08/2020) yang lalu, hingga saat ini belum disambung.

Hal itu membuat kota wisata Parapat, Sipanganbolon Simalungun,Sumatra Utara gelap gulita selama sebulan.

“Namun sudah satu bulan, kota wisata Parapat gelap gulita akibat pemutusan aliran listrik”, sebut warga Parapat yang tidak mau disebut inisialnya, saat ditemui di Parapat, Jumat (25/9/2020).

Ketika Disampaikan warga Parapat, akibat pemutusan aliran listrik, bahkan wisatawan mengeluh, karena situasi dan suasana di beberapa tempat keramaian ruang terbuka di kota wisata Parapat pada malam hari masih gelap gulita.

“Kita enggan keluar rumah pada malam hari karena di luar gelap dan sepi akibat LPJU masih padam,” ucap masyarakat setempat.

Kami sebagai warga mengharapkan lampu jalan di Parapat dapat kembali disambung agar 2021 terang benderang kembali.

Kepala Unit PLN Parapat Dio mengakui aliran listrik untuk 90 titik LPJU yang diputus terletak di sejumlah titik ruas jalan dan ruang terbuka di Parapat .”Kita akan beritahu kalau sudah disambung,” kata Dio.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mengusulkan belanja daerah 13 miliar rupiah untuk pembayaran tagihan listrik PLN agar dapat ditampung pada Perubahan (P) APBD Tahun Anggaran 2020.

Usulan tersebut tertuang dalam nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P APBD 2020.

“Ini (13 miliar rupiah) masih usulan dan akan masuk dalam pembahasan P APBD 2020. Semoga disetujui DPRD,” ujar Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Simalungun Frans Saragih, Jumat .

Sebagaimana diketahui, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pematangsiantar melakukan pemutusan listrik pada sejumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di kawasan Simalungun, karena tagihan listrik Juni-Agustus 2020 belum dibayar.

Frans mengatakan, jika kelak usulan itu disetujui DPRD, maka anggaran 13 miliar rupiah akan digunakan untuk melunasi tagihan listrik PLN.

Pada KUA PPAS itu, tim anggaran eksekutif juga mengusulkan belanja daerah 20 miliar rupiah untuk gaji tenaga honor pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan termasuk guru honor.

“Kurang lebih 20 miliar rupiah gaji seluruh honorer selama 5 bulan. Jumlah tenaga honor, 4 ribuan,” tutup Frans.

Pimpinan Badan Anggaran DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirait mengapresiasi usulan tim anggaran eksekutif itu.

Ia bahkan sepakat dilunasi tagihan listrik PLN agar tidak terjadi lagi pemutusan listrik pada sejumlah LPJU.