Hak Interpelasi Bergulir, Ketua DPRD Takalar : Tidak menutup kemungkinan Hak Interpelasi ini sangat memungkinkan berpeluang ke Hak Angket

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

 

TAKALAR, MITRAINDONESIA,news.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyak Daerah kabupaten Takalar yang digelar pada hari, Rabu 23 September 2020  diruang rapat paripurna lantai 2 kantor DPRD Kabupaten takalar menjadi sejarah baru bagi Anggota DPRD Kab. Takalar yang menggulirkan hak istemewah Interprelasi untuk Pemerintahan Sk-HD.

Rapat paripurna tersebut, dengan agenda tunggal untuk membahas hak Interpelasi anggota DPRD, ini merupakan sejarah baru di Butta panrannuangku & tanah kelahiran pahlawan Nasional. Bahkan, di Sulawesi Selatan baru kali ini  terjadi.

Dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Takalar, 20 orang diantaranya yang sudah menyetujui atau menandatangani pengusulan Hak Interpelasi untuk dibawa ke meja paripurna.

Ketua DPRD Kab. Takalar Darwis sijaya mengatakan, ” pada prinsipnya semua menyetujui dan tidak menutup  kemungkinan hak Interpelasi ini akan sangat memungkinkan berpeluang ke Hak Angket.” Jelas Darwis.

Lanjut dikatakan Darwis Sijaya “Hak Interpelasi ini digunakan bukan karena ada kepentingan pribadi anggota, akan tetapi demi rakyat dan masyarakat Takalar yang kami wakili,” jelasnya.

Sijaya menambahkan untuk membuktikan bahwa anggota dewan bekerja untuk kepentingan rakyat Takalar, maka pada saat Bupati Takalar Syamsari Kitta memberi jawaban atas sejumlah isu, DPRD Takalar akan menghadirkan juga tokoh masyarakat Takalar.” Kunci Sijaya.

Di ruang Rapat paripurna DPRD nampak Hadir juga Pengurus LSM GMBI ( Gerakan masyarakat bawah Indonesia ) Distrik  Takalar yang ikut mendukung Hak Interpelasi DPRD Terhadap Bupati Takalar.

Sementara itu, Salah satu Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional kabupaten Takalar, Bakri Sewang ikut mendukung Interpelasi yang dibahas pada rapat paripurna.

” Kami mendukung hak interpelasi yang akan dibahas dengan ikut menandatangani pengusulan Persetujuan hak interpelasi tersebut,” ujar Bakri.

Untuk diketahui bergulirnya sidang Paripurna Hak Interpelasi Anggota DPRD Kab. Takalar  kepada Bupati Takalar, dipicu karena adanya kebijakan-kebijakan Bupati Takalar yang kurang diterima masyarakat, beberapa persoalan-persoalan yang krusial yang tidak diterima masyarakat seperti, Mutasi ASN yang berulang-ulang, jabatan Pj. Kepala Desa yang cukup lama, kebijakan anggaran Dana Desa, Dan Terkait transparansi Dan Covid-19.