Bawaslu Luwu Ajak Masyarakat Untuk Sadar Pengawasan dan Anti Terhadap Politik Uang

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

LUWU, MITRAINDONESIANEWS.COM – Sosialisasi desa sadar pengawasan dan anti politik uang menjadi gerakan dan keprihatinan Bawaslu Luwu, dalam rangka menyelamatkan demokrasi yang terinfeksi oleh penyakit politik uang yang terus menggerogoti sistem imun demokrasi.

Peserta pada kegiatan sosialisasi desa sadar pengawasan dan anti politik uang ini diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita di desa To’pongo serta desa-desa tetangga. Diharapkan dari tokoh-tokoh masyarakat yang hadir tersebut memiliki komitmen tinggi dalam menjaga agar pesta demokrasi pada setiap level terbebas dari politik uang.

Koordinator Divisi Pengawasan Abdul Latif Idris yang juga adalah Ketua Bawaslu Luwu mengatakan, sosialisasi tentang bahaya politik uang dan desa sadar pengawasan perlu terus disebarluaskan kepada masyarakat luas.

“Spirit desa sadar pengawasan dan anti politik uang perlu terus disebarluaskan agar pada setiap pesta demokrasi ketika berlangsung dapat kita hadirkan pemilihan yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas,” katanya disela-sela sosialisasi desa sadar pengawasan dan anti politik uang di desa To’Pongo, kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu hari ini, Rabu (25/11/2020).

Kata Abdul Latif Idris melanjutkan, “Saya apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan kepala desa To’Pongo, Arsan Akke yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan inspirasi bagi desa lainnya,” ucapnya.

Menurutnya, sikap penolakan politik uang dan desa sadar pengawasan ini harus terus disebarkan secara luas dan masyarakat diharapkan bisa terlibat aktif dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu atau Pilkada, serta mau dan bisa memberikan informasi sekecil apapun, sehingga pengawas pemilu yang ada di setiap tingkatan nantinya bisa melakukan pencegahan dan imbauan agar pelanggaran bisa diminimalisir.

“Politik uang adalah kejahatan pemilu dan pilkada yang harus dihilangkan dan ini menjadi musuh kita bersama. Kita harus lawan bersama-sama, dan desa To’Pongo kita harapkan menjadi contoh bagi desa-desa tetangga lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA : Pengangkatan Sekaligus Pengambilan Sumpah Petugas KPPS.di Empat Desa di Sebatik Tengah

BACA JUGA : Gelar Sosialisasi dan Bimtek, Pemprov Sulsel Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme ASN

Abdul Latif Idris menambahkan, praktik politik uang dalam pesta demokrasi sudah menjadi musuh demokrasi. Politik uang demikian bisa mendatangkan malapetaka diantaranya melahirkan korupsi dan yang dirugikan adalah warga masyarakat itu sendiri.

“Saya berharap warga desa To’pongo merupakan prototipe bagi desa lainnya, bersama Bawaslu mempunyai komitmen dalam menjaga sehatnya demokrasi,” tutupnya.

Sementara itu, kepala desa To’pongo, Arsan Akke menyambut baik kegiatan sosialisasi desa sadar pengawasan dan anti politik uang yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Luwu.

“Selaku pemerintah desa, menyambut baik kegiatan ini, dan kami siap mendukung program desa sadar pengawasan dan anti politik uang yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Luwu ini,” ucapnya.

Ditambahkannya, pendidikan politik memang penting untuk disosialisasikan ke masyarakat, edukasi itu penting, dan langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu hari ini patut kita apresiasi, pungkasnya.

Dalam kegiatan ini sebagai narasumber, selain Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu, Abdul Latif Idris, dan anggota Bawaslu Luwu, Asriani Baharuddin, juga Bawaslu Luwu menghadirkan ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan sebagai narasumber.

Peserta yang hadir dalam kegiatan sangat antusias berdiskusi dengan pihak Bawaslu Kabupaten Luwu juga kepada narasumber dari KPU Kabupaten Luwu, peserta mengharapkan kegiatan seperti ini agar terus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat secara langsung. (RIFQHI pamungkas)