Nasib Guru Non-PNS di Pinrang “Dewan Gagal Panja, Tangan Jaksa Mulai Merambah”

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

MITRAINDONESIANews, Pinrang – Kasus tunjangan profesi guru bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) terus bergulir dimulai dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun lalu.

Karena dinilai kurang mendapat perhatian dari wakil rakyat di gedung DPRD Pinrang akhirnya, Koalisi LSM daerah ini melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel di Makassar.

Dari hasil penelusuran wartawan mitraindonesianews.com, diperoleh keterangan bahwa, Kejati sudah mengintruksikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang untuk melakukan penyelidikan kasus ini.

Hal itu juga dibenarkan Kasi Intel Kejari Pinrang, Tomy Aprianto saat di temui di kantor Kejaksaan Negeri Pinrang belum lama ini, kepada wartawan mengatakan “Iya, kami sedang menyelidiki kasus ini dan kami sudah menghadirkan pihak dinas terkait untuk dimintai keterangan dan adapun terkait hasilnya, kami hanya bisa memberikan penjelasan kepada kejaksaan tinggi yang memberikan tugas pada kami jadi, mohon maaf karna untuk memberikan penjelasan itu hanya bisa kami sampaikan kepada Kejati sesuai mekanismenya jadi kami mohon maaf yah ??.” Pinta Jaksa.

Sementara itu, Musakkir Kulasse, Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pinrang yang tak lain adalah mantan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Kabupaten Pinrang itu, saat dimintai konfirmasi terkait kasus tersebut namun sebelumnya, Musakkir lebih awal bertanya dan kepada wartawan mengatakan “Merekamko ga ?, maksudnya di rekam atau tidak,” Tanya Musakkir.

Kendati demikian, setelah dijelaskan bahwa, setiap konfirmasi resmi maka wartawan harus merekam sebagai bahan untuk pemberitaan kemudian Musakkir Kualsse mengatakan “Kita ke PTK sama pak Nahrum, dia yang membidani profesi guru. Kalau saya tidak bisa karna saya koodinasi langsung sama beliau,” Jawabnya singkat.

Nahrun Pelaksana Tekhnik Kegiatan (PTK) setelah beberakali untuk ditemui di ruang kerjanya kantor Dinas Pendidikan namun terakhir dapat ditemui dan Nahrun kepada wartawan mengatakan “Sebenarnya masalah ini hanya merupakan kesalafahaman dari beberapa teman LSM karna, alur penyaluran dana tunjangan profesi guru ini, dari kementrian langsung masuk ke rekening masing-masing guru yang secara tekhis itu regulasinya adalah vertikal jadi tidak keterlibatan kita soal dana Tunjungan profesi guru tersebut, dan sebenarnya, kami sudah berkali kali menjelaskan kepada teman teman LSM bahkan saat dilakukan Bearing di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pinrang saat itu juga hadir dari pihak Bank BRI Cabang Pinrang agar pihak Bank juga memberikan keterangan sehingga, apa yang dipersoalkan teman-teman LSM itu hanya karena kesalahpahaman saja,” Kata Nahrun.

Kendati demikian, Ketua LSM-FP2KP, Andi Agustang Tanri TJopo justru membeberkan hasil temuannya dan mangaku telah resmi melaporkan kasus ini, Ketua LSM-FP2KP kepada wartawan mengatakan “kasus ini resmi saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulsel di Makassar karena kasus ini perlu mendapat perhatian serius mengingat Panitia Kerja (Panja) yang di janjikan Dewan pada tahun lalu hingga kini tak kunjung di bentuk padahal, indikasi pelanggarannya sudah cukup kuat untuk mendorong pihak penegak hukum agar mengusut tuntas kasus ini,” Kata Andi Agustang, Ketua LSM-FP2KP.
Andi Agustang dengan tegas mengatakan “Kronologis Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS Kabupaten Pinrang Dari Tahun 2008 Hingga Tahun 2020 bahwa,
Tunjangan Profesi guru dibayar oleh provinsi/kabupaten/kota sesuai tempat terbitnya SKTP penerima
tunjangan. Pembayaran dilakukan melalui rekening Guru setiap triwulan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib membayarkan Tunjangan Profesi sesuai tempat
terbitnya SKTP setiap triwulan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan
Profesi di rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Namun penyaluran dana tunjangan profesi guru bukan PNS di Kabupaten Pinrang jauh dari harapan sebabnya, pembayarannya tidak seutuhnya di bayarkan kepada guru profesi bukan PNS.

Berdasarkan surat
keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan Surat keputusan Direktur
Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan tentang penyaluran pembayaran tunjangan
profesi guru bukan PNS sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan Bruto
(Lampiran 6 dan 7). Analisa Potongan Pajak PPH 21 :
Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 7 ayat (1)
penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar : (a). Rp.15.840.000,- ( lima
belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi. Dan Pasal 17
ayat (1). Yang berbunyi, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang
pribadi dalam negeri adalah:
a. Sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ditetapkan
tarif pajak 5% ( lima persen )
b. Diatas Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) sampai dengan
Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) ditetapkan tarif 15% ( lima belas persen ).

Pelaksanaan pemotongan pajak PPh 21 yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
kabupaten Pinrang tentang penyaluran dana tunjangan profesi guru bukan PNS di kabupaten pinrang
dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :
1. Pemotongan pajak Tahun 2008-2009 ditarif 15% :
a. Perhitungan dana tunjangan per-tahun sebesar Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,-
b. Perhitungan potongan pajak Rp=18.000.000,- x 15% = Rp.2.700.000,- / tahun
c. Perhitungan potongan pajak Rp= 2.700.000,- bagi 4 triwulan Rp= 675.000,- / triwulan

2. Pemotongan pajak tahun 2010-2019 ditarif 6% :
a. Perhitungan dana tunjangan / tahun sebesar Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- b. Perhitungan potongan pajak Rp=18.000.000,- x 6% = Rp.1.080.000,- / tahun
c. Perhitungan potongan pajak = Rp=1.080.000,- bagi 4 triwulan = Rp. 270.000,- / triwulan.

3. Pemotongan pajak tahun 2020 ditarif 5% :
a. Perhitungan dana tunjangan / tahun sebesar Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,-
b. Perhitungan potongan pajak = Rp. 18.000.000,- x 5% = Rp. 900.000,- / tahun
c. Perhitungan potongan pajak = Rp. 900.000,- bagi 4 triwulan = Rp. 225.000,- / triwulan
Bahwa pemotongan pajak penghasilan PPh 21 yang sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor :
36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :
1. Pemotongan pajak ditarif 5% :
a. Perhitungan dana tunjangan / tahun sebesar Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,-
b. Dana tunjangan / tahun Rp. 18.000.000,- dikurangi dana penghasilan tidak kena pajak per tahun
diberikan paling sedikit sebesar Rp.15.840.000,- maka dihasilkan sebesar Rp.2.160.000,- dana
kena pajak penghasilan / tahun
c. Dana kena pajak PPh 21 / tahun sebesar Rp. 2.160.000,- x 5% = Rp. 108.000,- / tahun
d. Potongan pajak PPh 21 / tahun Rp. 108.000,- dibagi 4 triwulan = Rp. 27.000,-
e. Potongan pajak PPh 21 / triwulan sebesar Rp. 27.000,- Dengan uraian pemotongan pajak PPh 21 yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pinrang tersebut diatas, dan yang seharusnya menunjukkan adanya penyalagunaan kewenangan yang
melanggar Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebagaimana tertera pada
pasal 7 ayat (1) penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar : (a).
Rp.15.840.000,- ( lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah ) untuk diri wajib pajak orang
pribadi.

Pasal 17 ayat (1). Yang berbunyi Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib
pajak orang pribadi dalam negeri adalah :
a. Sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ditetapkan tarif pajak 5% ( lima persen ),
b. Diatas Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima
puluh juta rupiah ) ditetapkan tarif pajak 15% ( lima belas persen )

ANALISA PENYALURAN PEMBAYARAN

Penyaluran pembayaran dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan
Republik Indonesia dan Surat keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Pendidikan tentang penyaluran pembayaran tunjangan profesi guru bukan PNS kabupaten pinrang, diberikan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) bagi guru bukan PNS
dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan ( lampiran 6 dan 7 ).
Bahwa penyaluran pembayaran tunjangan profesi guru bukan PNS kabupaten pinrang dari tahun 2008
sampai tahun 2020 yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
Bervariasi, karena kadang disalurkan pertriwulan ( 3 bulan ), disalurkan persemester ( 6 bulan ), disalurkan melewati tahun anggaran berjalan, atau hanya membayar sebahagian ( satu, dua atau tiga
triwulan ) serta membayar ( transfer ) kemudian menarik kembali pembayaran tanpa sepengetahuan
pemilik rekeningnya ( RETUR ), yang lebih celaka lagi karena ditahun 2015, 2016 dan 2017 sama sekali tidak ada pembayaran yang terindikasi bahwa dana pembayaran tersebut diatas diduga telah di deposito atau dibungakan yang disinyalir melibatkan oknum oknum
tertentu.

Hal tersebut diatas menunjukkan dugaan bahwa penyaluran pembayaran dana tunjangan profesi
guru bukan PNS kabupaten pinrang terindikasi menyimpang dari ketentuan dan ditengarai adanya dugaan prektik penyalagunaan kewenangan yang merugikan keuangan
negara serta guru selaku penerima tunjangan profesi bukan PNS kabupaten pinrang.

ANALISA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pinrang nomor : 420 /
897 / DIKPORA /2010 Tertanggal 11 Mei 2010 tentang penyampaian pengembalian kelebihan
pembayaran dana tunjangan profesi guru beserta lampirannya ( Lampiran 8 ). Bahwa pengembalian
kelebihan pembayaran tersebut diatas untuk guru bukan PNS 9 ( sembilan ) orang sebesar
Rp. 45.831.420,- ( empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus
dua puluh rupiah ) dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Dana subsidi yang seharusnya dibayar Rp. 18.860.400,- dikurangi pajak PPh 21 dengan tarif
potongan 5% =Rp. 943.020,- maka yang diterima adalah sebesar Rp. 17.917.380,-. sehingga, setiap guru
profesi bukan PNS telah mengembalikan sebesar Rp.5.092.380,- (lampiran 8).
Bahwa kelebihan pembayaran tersebut diatas berdasarkan jumlah uang yang telah diterima dan peraturan
perpajakan seharusnya dikembalikan untuk guru bukan PNS 9 ( sembilan ) orang sebesar
Rp. 11.041.020,- ( sebelas juta empat puluh satu ribu dua puluh rupiah ), dengan perincian
sebagai berikut :

1. Mangkana, S.Pd sebesar Rp. 2.414.340,-
2. Junaini, S.Ag sebesar Rp. 2.414.340,-
3. Zainuddin Maili, S.Ag sebesar Rp. 2.414.340,-
4. Baharuddin, S.Pd sebesar Rp. 633.000,-
5. Fitri. M, S.Pd sebesar Rp. 633.000,-
6. Suriani, S.Pd sebesar Rp. 633.000,-
7. Sumarni, S.Pd sebesar Rp. 633.000,-
8. Rustati, S.Pd sebesar Rp. 633.000,-
9. Nurhudaya, S.Pd sebesar Rp. 633.000,-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jumlah pengembalian pembayaran sesuai perhitungan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pinrang telah berlebih sebesar Rp. 34.790.400,- ( tiga
puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah ), yang merugikan guru profesi
bukan PNS dan terindikasi telah menyalagunakan kewenangan pada pengembalian kelebihan pembayaran sehingga
diharapkan pihak berwajib dapat menelusuri rekening penampung pajak PPh 21 dan rekening penyetoran pajak PPh 21.

SUMBER DATA DAN ANALISA

1. Rekening penyaluran dana tunjangan profesi guru bukan PNS ( Lampiran 4 ),
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
tahun 2008 ( Lampiran 6 ),
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2012 (Lampiran 7),
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pinrang nomor : 420 / 897 /
DIKPORA /2010 Tertanggal 11 Mei 2010 tentang penyampaian pengembalian kelebihan
pembayaran dana tunjangan profesi guru beserta lampirannya ( Lampiran 8 ).
5. Rekapitulasi analisa tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang tahun 2008 sampai tahun
2020 (Lampiran 2 )
6. Rekapitulasi Dugaan Korupsi analisa tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang tahun
2008 sampai tahun 2020 (Lampiran 3 )
7. Analisa tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang tahun 2008 sampai tahun 2020
(Lampiran 4 )
8. Daftar rekening penyaluran dana profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang ( Lampiran 5 ),

KESIMPULAN

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dugaan penyalagunaan
kewenangan pada penyaluran dana tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang Provinsi
Sulawesi Selatan dari tahun 2008 sampai tahun 2020 yang berpotensi merugiakan keuangan negara
dan guru profesi bukan PNS kabupaten pinrang sebesar Rp. 3.157.518.584,- ( tiga miliyar seratus
lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah )
dengan perincian sebagai berikut :
a. Rekapitulasi analisa tunjangan profesi bukan PNS sebesar Rp. 3.122.728.184,- Terlampir pada
Lampiran 2 laporan ini.
b. Kelebihan pembayaran pengembalian sebesar Rp. 34.790.400,- ( kloronogis analisa pengembalian
kelebihan pembayaran ).

SARAN – SARAN :
Untuk mengetahui / mengungkap orang-orang yang di indikasikan terlibat dalam dugaan penyalagunaan kewenangan pada
laporan kami tersebut diatas, maka disarankan sekiranya pihak penegak hukum meminta data-data
sebagai berikut :
1. Meminta DIPA tunjangan profesi guru bukan PNS lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang dari tahun 2008 sampai tahun 2020.
2. Meminta surat keputusan prabayar atau keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang penerima
dana tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang dari tahun 2008 sampai tahun 2020
beserta lampirannya. 3. Meminta bukti transfer dana tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang dari tahun 2008
sampai tahun 2020 ke kas daerah.
4. Meminta SPM dan SP2D Penyaluran dana tunjangang profesi guru bukan PNS dari tahun 2008 sampai tahun 2020 beserta lampirannya.
5. Meminta bukti penyetoran pajak dana tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang dari
tahun 2008 sampai tahun 2020 beserta lampirannya.
6. Meminta pihak BRI memberikan Rekening koran profesi guru bukan PNS dari tahun 2008 sampai
2020 ( bulan januari sampai desember ) per orang dan menelusuri sumber asal rekening
pembayaran.
7. Menelusuri rekening penyaluran dan pengembalian kelebihan pembayaran serta rekening
penampung pajak penghasilan tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang dari tahun
2008 sampai tahun 2020, karena diduga telah dipindahkan kerekening lain.

8. Meminta bukti surat dari kementerian Pendidikan Nasional tentang kelebihan pembayaran dana
tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang priode januari sampai desember 2009 sesuai
surat kepala dinas pendidikan pemuda dan olah raga kabupaten pinrang nomor : 420 / 897 /
DIKPORA / 2010, tertanggal 11 mei 2010 dan bukti penyetoran kembali ke kas.
9. Menelusuri dan menghitung bunga jasa Bank dana tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten
Pinrang dari tahun 2008 sampai tahun 2020.
10. Menelusuri dana tunjangan profesi guru bukan PNS Kabupaten Pinrang dari tahun 2008 sampai
tahun 2020 yang diretur atau ditarik kembali oleh pihak BRI tanpa sepengetahuan pemilik rekening
yang bersangkutan.
Demikian kronologis penyaluran dana tunjangan profesi guru bukan PNS yang kami laporkan semoga
mendapat perhatian dan tindakan khusus tanpa tebang pilih, sebelum kami akhiri kami ucapkan terima
kasih.
Pinrang, 23 Nopember 2020.

Kasus ini dilaporkan
dalam bentuk Koalisi LSM daerah Pinrang Masing-masing diantaranya,
MUH. YUSUF CORA, P. AMIRUDDIN
3. A .AGUSTAN TANRI TJOPPO
Ketua LSM LPKP Ketua Investigasi FP2KP Ketua Umum LSM FP2KP.

(Reporter : MUH.SALE AR)