Kunker Presiden Jokowi Ke Sulsel Ditagih Janji Pemberantasan Korupsi

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

MAKASSAR mitraindonesianews.com – Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan pada Kamis,18 Maret 2021.

Kunjungan orang nomor satu di Indonesia ini akan meresmikan Bandar Udara Buntu Kunyik di Kabupaten Tana Toraja, Kolam Regulasi Nipa-Nipa di Gowa dan Festival Smart Vaksinasi Covid-19 di Makasaar.

Menanggapi hal tersebut, salah satu pemuda Anti Korupsi Sulsel, Faisal Takwin mengatakan bahwa kedatangan Presiden RI merupakan momentum untuk menagih janji politiknya terkait pemberantasan korupsi.“

Bahwa pak Jokowi selaku kepala negara datang ke Sulsel semestinya bukan sekedar melirik pembangunan infrastuktur semata. Namun banyak permasalahan di Sulsel tak kunjung usai. Terutama kasus korupsi yang semakin mengakar,” katanya.I

Iamenilai bahwa hingga saat ini banyak deretan kasus korupsi tak kunjung usai yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH), baik yang ditangani oleh Kepolisian, terlebih yang mandek di Kejaksaan.

Menurut data dari Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, kata Faisal, ada ratusan kasus dugaan korupsi yang mandek di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Terdiri dari 53 kasus ditangani kejaksaan dan 51 kasus ditangani kepolisian.

Melihat realitas hari ini, terdapat deretan kasus korupsi yang ditangani Kejati dan Kejari yang kian menumpuk dan belum menuai kepastian hukum.

53 kasus dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan terdiri atas 30 kasus berproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulsel) dan 23 kasus berproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) di Sulsel.

Sementara, 30 kasus dugaan korupsi yang ditangani di Kejati Sulsel secara rinci, 18 kasus tahap penyelidikan dan 12 kasus tahap lidik. Lalu, 23 kasus yang berproses di Kejari se-Sulsel, yaitu 11 kasus tahap penyelidikan dan 12 kasus tahap penyidikan.

Faisal berpendapat, penegakan hukum di Indonesia sejak rezim Jokowi semakin tumpul lantaran kurangnya integritas pemerintah dalam menyikapi hal tersebut. Sehingga masyarakat layak menilai pemerintah gagal dalam memberantas korupsi.

“(Jokowi) Tak perlu gencar bernarasi berantas korupsi jika tidak mampu menepati janji dan menindak tegas seluruh APH yang lalai menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diberikan Negara,” tegasnya.

Pemuda asal Kab. Sinjai ini menambahkan, Indonesia masih menikmati posisi hebat sebagai kategori negara terkorup se-Asia. Hal itu berdasarkan Indek Persepsi Korupsi (IPK), bahwa Indonesia berada di peringkat ke 3 negara terkorup pada 2020.I

Ia menilai “dari data IPK tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi serta memperpanjang barisan para koruptor memberangus kekayaan negara”.

“Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi semakin pudar dan masih layak dipertanyakan. Ini merupakan catatan buruk bagi pemerintah, janji politik Jokowi dalam memberantas korupsi hanya sebagai pemanis saja,” tutupnya. (ASHARI)