Bongkar Mafia Tanah Apakah Tidak Melawan Aparat hukum

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

 

GOWA, MITRAINDONESIAnews.com – Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi angkat bicara atas adanya intruksi Kapolri Berantas mafia tanah dan tindak BPN yang bekerja sama dengan mafia, dari dari itu Amiruddin.SH selaku kontrol sosial yang selalu berpihak kepada kebenaran dan membenci penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan nya,sehingga mengecam keras BPN Kabupaten Gowa disebabkan memberikannya sertifikat hak milik kepada mafia tanah, yang menurutnya BPN sendiri melanggar undang undang pokok Agraria nomor 5 tahun 1960,antara lain diterbitkannya Sertifikat Hak milik Yenny Nios diatas tanah Negara dengan cara Yenny Nios atau modus mafia tanah ” Membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah yang tertanggal 17 April 2006 ditulis sendiri dan ditanda tangan sendiri oleh Yenny Nios seakan akan Yenny Nios telah menggarap tanah menjadikan persawahan/pertanian dan menguasai tanah Negara yang terletak di Kelurahan Tombolo,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menurut Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia saat ditemui oleh awak media ditempat kediamannya di Jalan Pallantikang,kelurahan Katangka,Kecamatan Somba opu, gowa , bahwa Mafia tanah mudah memperoleh sertifikat hak milik dari BPN,antara lain Yenny Nios sementara tidak pernah menguasai tanah dan mengelola jadi persawahan/perkebunan seharipun, Yenny Nios adalah warga Makassar, pengusaha bukan petani di berikan hak kepada BPN Kabupaten Gowa dengan luasnya 9.490 M2 yang terletak di kelurahan Tombolo,Kecamatan Somba Opu, gowa sesuai salinan Surat ukur Nomor:01236/ 2006 tanggal 22 Mei 2006,seakan akan sudah jadi sawah dikelola oleh Yenny Nios, merujuk Ketentuan pasal 3 PP. No 224 Tahun 1961 itu BPN Kabupaten Gowa melanggar dengan peraturannya sendiri dan bohong besar,bahkan BPN pura pura bodoh …???

Lanjut Kr.tinggi,Yenny Nios yang membuat dan menulis pernyataan sendiri seakan akan menguasai fisik tanah negara untuk dijadikan persawahan dengan pernyataan itu BPN merujuk Ketentuan Pasal 3 PP No.224 sehingga dapat melakukan pengukuran,menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Yenny Nios adalah bohong dan membuat kejahatan kepada warga Gowa dan kesalahan besar dan sangat merugikan Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Gowa.

Dikatakan lagi Amiruddin.SH Kr.Tinggi bahwa terbitnya sertifikat hak milik atas nama Yenny Nios yang asalnya dari tanah Negara adalah biang kerok Mafia tanah dengan BPN Kabupaten Gowa, dan Yenny Nios terkait tanah itu sudah dilaporkan oleh pengacara Ibu Fausiah pemilik tanah yang di klien Yenny Nios sebagai tanah Negara ke polres gowa dan pihak polres gowa mengeluarkan surat ketetapan nomor: S.Tap/ 360.d/XII/2020/ Reskrim tentang penghentian penyelidikan tanggal 30 Desember 2020, pelapor kasus ini adalah saudara PADENG Gervasius. SH.

Ditambahkan lagi Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia,bahwa penyidik polres gowa dapat mengeluarkan penetapan penghentian penyelidikan tanggal 30 Desember 2020 dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan adalah terkesan dan cenderung Polres Gowa tidak patuh pada intruksi Kapolri tentang berantas mafia tanah , BPN dan pidanakan.

Dijelaskan oleh Amiruddin,bahwa dihentikannya penyelidikan kasus Yenny Nios yang dilaporkan oleh saudara Padeng Gervasius.SH sangat tidak berdasar,karena yang dijadikan dasar dan alasan oleh penyidik sehingga tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan “Legal standing dari pelapor sdri Hj.Andi Fausiah sudah tidak ada karena lekasi tanah tersebut sudah dihibahkan oleh orang tuanya,bahkan pelapor bertanda tangan diatas akta hibah.

Amiruddin Sh.Kr Tinggi tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, penyidik keliru atau pura pura tidak tahu,karena Yenny Nios dapat memperoleh hak diatas tanah negara untuk memohonkan Pemberian dari BPN hak atas tanah persawahan/ pertanian yang terletak dikabupaten Gowa , Berdasarkan surat keputusan pemberian hak No.35 . 520. 1. 53. 02. 2006 Tanggal 5 juli 2006 oleh BPN merujuk Ketentuan pasal 3 PP No.224 tahun 1961 Yenny Nios bukan memperoleh hak atas tanah karena hibah atau pembelian.

Lanjut Amiruddin.SH Kr.Tinggi selaku Ketua DPP LSM GEMPA INDONESIA dirinya merasa terpanggil untuk ingin memberantas Mafia tanah yang diduga melakukan pelacuran kepada BPN dengan cara menerbitkan sertifikat hak milik dengan cara cara yang bertentangan dengan undang undang pokok Agraria atau BPN.sendiri,dan mengecam kepada penyidik yang notabene seakan akan mempersulit orang kecil untuk pencari keadilan melawan mafia tanah,melawan mafia berat dimana lagi kalau penyidik lebih cenderung berpihak kemafia maka rakyat tidak akan mendapatkan haknya. Dan menurut nya akan melaporkan kasus tanah ini ke kapolri yang sudah dihentikan penyelidikannya oleh pihak polres gowa karena kami selaku kontrol sosial menduga bahwa pihak polres gowa cenderung tidak melaksakana intruksi Kapolri Berantas mafia tanah dan tindak BPN yang bekerja sama dengan MAFIA.tutupnya.