Pengadaan Tanah Bendungan Kareloe diduga Sarang Korupsi

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

.

GOWA,MITRAINDONESIAnews.com – Ketua DPP Lsm Gempa indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi akan melaporkan kasus pengadaan lahan untuk Pembangunan Bendungan Kareloe ďi kecamatan Tompobulu,Kecamatan Biringbulu,dimana pihak P2T tidak profesional dalam melakukan pendataan dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang salah bayar dan ada dibayar samapai 2 kali.

Kasus ini sementara ditangani kasusnya dipolda Sulawesi Selatan sejak 2019 yang lalu tapi sampai saat ini belum jelas samapai dimana penanganan nya dan laporan tersebut intinya BPN Kabupaten Gowa dan Pihak Pompengan ada kerja sama dengan H.sanusi yang mengklien tanah Pemda Jeneponto yang dibebaskan oleh Pemda Jeneponto tahun 2002-2003 seluas 118,88 Ha.,H Sanusi pada tahun 2002 dapat memenangkan proyek pengadaan lahan bendungan Kareloe di pemda jeneponto,dimana pemda menggunakan uang APBD sebesar 5 milyar yang dimenangkan oleh PT Arafah Sanusi yang Direkturnya H.sanusi,karena tidak ada penyelesaian mungkin penyidik dari polda tidak serius untuk memberantas korupsi di sulawesi selatan,maka ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin SH.Kr.Tinggi akan melaporkan kasus ini ke KPK.

Amiruddin Sh.Kr Tinggi menjelaskan kepada awak media, bahwa H.Sanusi selaku pemenang tender di pemda Jeneponto dengan proyek pengadaan lahan bendungan Kareloe, maka H.sanusi membeli lahan seluas 118,88 Ha,dengan harga dua ribu rupiah per meter dengan jumlah pemilik lahan yang dibebaskan 157 orang dengan.

Amiruddin menjelaskan lagi,yang 175 orang pemilik tanah yang dibebaskan oleh H.sanusi dengan menggunakan Dana Pemda Jeneponto tahun 2002 dibuatkan berita acara penyerahan dokumen tanah kepada bapak Bupati Jeneponto waktu itu bupati Baharuddin Baso Tika.

Dijelaskan oleh Amiruddin Sh.Kr Tinggi lagi ,bahwa pada tahun 2008 Baharuddin Baso Tika (Bupati Jeneponto)Haruna Rasid asisten pemerintah kabupaten Jeneponto) H.sanusi selaku Direktur PT Arfah Sanusi pemenang tender proyek pengadaan lahan bendungan Kareloe didapat dihukum masing masing 4 tahun penjara dengan kasus pengadaan lahan bendungan Kareloe,Dan dalam putusan Mahkamah Agung RI bahwa tanah yang dibebaskan oleh PT Arfah Sanusi adalah menjadi aset pemda Jeneponto.

Kenapa pada saat pendataan pengadaan lahan Proyek Bendungan Kareloe, ada nama pemilik tanah awal yang pernah dibebaskan tanah nya oleh PT.Arfah Sanusi dengan menggunakan Dana Pemda Jeneponto.Kenapa Tim Pengadaan tanah tahun 2015-2016 tanah yang pernah dibeli oleh Pemda Jeneponto masih diatas namakan Pemilik tanah/H.sanusi,itu lah permainan licik BPN Gowa.

Masih ada lagi kenapa pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang tidak pernah transparan mengenai harga tanah permeter,dan Kenapa Pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak pernah keberatan tanah Pemda Jeneponto luas 118,88 Ha hilang ada apa dengan Jeneponto,dana ada apa dengan tim Pengadaan tanah masih memasukkan nama pemilik awal garis miring H.sanusi dengan pihak P2T.

Ada lagi permainan BPN dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang,seperti ganti rugi tanaman kenapa tidak ada tanaman satu pohon pun tidak ada yang diganti rugi,sementara ada uangnya dari Kementerian PU/PR sekitar 9 milyar untuk pembayaran ganti rugi tanaman.

Seperti tanah milik Almarhum H.Basa sebagian tidak dibayar sebagian Pompengan salah bayar,Hj.Basse tidak dibayarkan tanahnya,dan Rahman Nara tanah nya dibayarkan tapi Pompengan salah bayar.

Lanjut Amiruddin,pemilik tanah mengalami kerugian karena Panita Pengadaan Tanah Proyek Bendungan Kareloe ,maka yang harus bertanggungjawab adalah panitia pengadaan tanah mungkin karena kesengajaan ,maka panitia pengadaan tanah untuk Pembangunan bagi kepentingan umum yang telah diatur dalam Undang undang Nomor 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, selain undang undang tersebut secara operasional juga berlaku ketentuan teknis pelaksanaan teknis lainnya seperti Perpres Nomor 36 tahun 2005 yang diperbaharui melalui Perpres Nomor 65 tahun 2005 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, antara lain: Undang undang Pengadaan Tanah pada pasal 9 ayat (2) jo,Pasal 27 ayat (2) huruf b,c dan d jo pasal 36 dan jo pasal 40 telah mengatur mengenai pemegang yang tanahnya terkena pengaďaan tanah bagi proyek pembangunan berhak memperoleh ganti kerugian, baik terhadap hak atas tanah ,semua itu tidak dipenuhi oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) kepala seksi pengadaan tanah dan Pengembangan BPN Kabupaten Gowa.

Ditambahkan lagi Amiruddin selaku kontrol sosial,bahwa Pompengan memiliki seorang staf yang berinisial HLM, belum layak jadi petugas lapangan yang berhubungan langsung dengan publik dan tidak bisa menjadi pelayan publik,sedikit sedikit memblokir whatsapp sebagai ancaman kepada orang yang berkepentingan.( Gempa )