Panitia Perekrutan Perangkat desa,Desa Berutallasa Mendatangi Kantor PMD Kabupaten Gowa.di danpingi Oleh Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

 

Panitia Perekrutan perangkat desa,Desa Berutallasa mendatangi Kantor kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa pagi tadi hari senin tanggal 24 Mei 2021 didampingi oleh Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi bersama Nurdin Dg Bundu Putra kecamatan Biringbulu,kedatangannya melaporkan atas tindakan Kepala Desa Berutallasa dan camat Biringbulu yang memberikan SK kepada Cakadus yang tidak lulus tes dan tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia Perekrutan perangkat desa .

Kedatangan panitia perekrutan perangkat desa dan Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia dan tokoh masyarakat diterima baik oleh kepala dinas PMD Kabupaten Gowa,hanya saja semua surat laporan hasil pleno panitia perekrutan perangkat desa Berutallasa yang dikirim ke dinas PMD Kabupaten Gowa tidak sampai ditangan kepala dinas,yang sampai ke kepala dinas PMD adalah surat laporan Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia terkait hasil pleno perekrutan perangkat desa Berutallasa, surat itu yang ditindak lanjuti oleh kepala dinas PMD ke Inspektorat Kabupaten Gowa untuk diproses,dan kata kepala dinas PMD tadi didepan panitia, bahwa kedatangan panitia ini akan ditindak lanjuti lagi ke Inspektorat untuk diproses atas tindakan Kepala Desa Berutallasa yang mencederai demokrasi pemerintahan dikabupaten gowa dan tidak melaksanakan amanah Permendagri Nomor 67 Tahun 2017,perda nomor 10 Tahun 2015 dan Perbub No 21 tahun 2016.

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi mengatakan bahwa tindakan Kepala Desa Berutallasa menerbitkan SK kepada Cakadus Bungasunggu Muh.Kasim yang tidak lulus dalam tes ujian dan Muh.Kasim itu memang tidak ada dalam hasil Pleno Panitia Perekrutan perangkat desa karena dinyatakan tidak lulus, tapi yang tanda tanya disini kenapa kepala desa Berutallasa memaksakan kehendaknya menerbitkan SK Muh.Kasim Cakadus Bungasunggu Desa Berutallasa sementara tidak ada dalam pleno panitia dan ada apa kepala desa Berutallasa,rela di melanggar Permendagri,rela di langgar perda dan rela di langgar Perbub,apakah kepala desa Berutallasa mengerti semua itu atau memang tidak mengerti dan atau tahu akibat semua ini???.

Amiruddin menjelaskan kepada awak media,bahwa disampaikan kepada kepala dinas PMD karena menurut kepala dinas sudah dua kali memanggil kepala desa Berutallasa dan camat Biringbulu tetapi panggilan kepala dinas PMD dua kali itu tidak diindahkan oleh bawahannya,perlakuan kepala desa dan camat Biringbulu tidak patuh ditiru camat dan kepala desa yang lainnya,karena menurut Amiruddin kepala desa dan camat yang membangkang perintah atasannya akan berakibat fatal jalannya pemerintahan yang berdemokrasi dikabupaten Gowa kedepan.

Amiruddin lagi menjelaskan kepada awak media, bahwa kepala dinas mengatakan bahwa kasus ini direkomendasikan ke Inspektorat untuk diketahui siapa yang salah siapa yang benar,apakah kepala desa yang menerbitkan SK atas nama Muh.Kasim calon kepala dusun Bungasunggu tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia ,dan apakah panitia perekrutan perangkat desa Berutallasa yang salah??? Perkataan kepala dinas PMD itu dijawab oleh ketua DPP Lsm Gempa Indonesia,kalau Kepala Desa Berutallasa menerbitkan SK kepada Cakadus yang tidak lulus dan tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia Perekrutan perangkat desa apakah kepala desa tidak salah???. Dijawab oleh kadis sendiri kalau di SK kan Muh. Kasim kepala Dusun Bungasunggu Desa Berutallasa yang tidak lulus dan tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia berarti kepala desa Berutallasa melakukan kesalahan.

Amiruddin juga menyampaikan kepada kepala dinas PMD Kabupaten Gowa,bahwa dengan tingkat laku kepala desa Berutallasa dan camat Biringbulu yang tidak mengindahkan panggilan atasannya terkait kasus Cakadus adalah membuat kesan tidak baik kepada kami selaku masyarakat kabupaten gowa.

Dijelaskan lagi Amiruddin kepada kepala dinas PMD bahwa kalau pemerintahan desa gaduh hanya persoalan Cakadus karena kepala desa memaksakan kehendaknya mengeluarkan SK Muh Kasim yang tidak lulus dalam tes dan tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia,berarti kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa tidak ubahnya seperti pada jaman orde baru,dan patut dipertanyakan kenapa kepala desa Berutallasa nekat menabrak aturan dan amanah Permendagri.

Dikatakan lagi oleh Amiruddin bahwa terbukti sistem pemerintahan desa yang diemban selama ini masih jelmaan orde baru karena masih menganut dan masih berpendapat bahwa kepala desa berkuasa dalam daerahnya sendiri,bisa berbuat apa saja sesuai kehendaknya,jangan itu, dipanggil saja datang oleh atasannya masih membangkang.

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia berharap kepada inspektorat karena kasus Cakadus desa Berutallasa ini sudah ditanangani oleh Inspektorat Kabupaten Gowa agar dapat memproses secepatnya dan dapat memberikan sanksi kepada kepala desa Berutallasa karena menerbitkan SK Muh.Kasim sebagai kepala dusun Bungasunggu sementara tidak lulus tes dan tidak ada dalam hasil Pleno Panitia dan memberikan sanksi kepada camat Biringbulu karena diketahui bahwa rekomendasi kepala desa Berutallasa tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia,camat Biringbulu tidak bisa berdalil “Tidak mengetahui hasil Pleno Panitia Perekrutan perangkat “karena Panita perekrutan perangkat desa Berutallasa hasil pleno nya diberikan kepada kepala desa Berutallasa tembusan camat Biringbulu,kadis PMD,Bupati Gowa dan BPD.

Tindakan kepala desa Berutallasa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik adalah tindakan yang melanggar pasal 266 kitab undang undang hukum pidana yang ancaman hukuman 7 Tahun penjara,karena dalam SK kepada dusun Bungasunggu dikeluarkan tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia Perekrutan perangkat desa dan dalam Surat Keputusan (SK) Cakadus ada unsur kebohongan karena dikatakan SK ini dikeluarkan atas dasar hasil Musyawarah tokoh masyarakat, Perangkat Desa dan hasil Musyawarah BPD.

Berdasarkan hasil investigasi Lsm Gempa indonesia bahwa kepala desa Berutallasa menerbitkan SK Cakadus Desa Berutallasa tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia Perekrutan perangkat desa,dan dalam SK tidak mencantumkan nilai hasil tes Cakadus dan yang paling sadis perbuatan kepala desa Berutallasa tidak memberikan SK kepada Muh.Sirajuddin calon kepala ďusun Bungasunggu yang memperoleh nilai tertinggi dari ke empat calon kepala dusun, tetapi memberikan SK kepada Muh.Kasim calon kepala dusun Bungasunggu yang dianggap tidak lulus oleh Panitia karena memperoleh nilai terendah, tutupnya.