Seluruh Kepala Sekolah Tingkat SD di Kabupaten Gowa Berduka

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

.

GOWA, MITRAINDONESIAnews.com – Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi angkat bicara temuan BPK di dinas pendidikan kabupaten gowa terkait pengadaan modul tahun 2020 yang disalurkan oleh rekanan ke seluruh sekolah tingkat SD sekabupaten Gowa,dimana pengadaan Modul ,desinpektan dan pengu6suhu tersebut sudah dibayar oleh kepala sekolah dengan harga persatu modul sebesar Rp.18.000 ( delapan belas ribu rupiah) dengan menggunakan dana bos tahun 2020.

Temuan BPK pengadaan Modul tahun 2020,desinpektan dan Pengukur Suhu sebesar kurang lebih 3,8 milyar secara diam diam disuruh kepala sekolah atas perintah pihak dinas ke korwil,korwil memerintahkan seluruh kepala sekolah tingkat SD mengembalikan melalui rekening giro dana bos di Bank BPD Kabupaten Gowa,seakan akan dana bos pengadaan Modul,desinpektan dan Pengukur suhu sudah dikembalikan oleh rekanan sebagai penyedia atau pengadaan Barang dan jasa tersebut,pada hal uang ini adalah dana pribadi atau dipinjam melalui korwil, modus ini diduga untuk mengelabui BPK seakan akan pengadaan tiga item itu tahun 2020 sudah dikembalikan pihak rekanan kasihan kepala sekolah diintervensi dan dibujuk untuk bohong demi menyelamatkan rekanan pengadaan Barang dan menyelamatkan pihak dinas.

Hasil investigasi Lsm Gempa Indonesia sudah ada beberapa kecamatan yang sudah mengembalikan dana pembayaran Modul,desinpektan dan Pengukur suhu tadi ke Bank BPD Kabupaten Gowa yakni Kecamatan Bontomarannu,kecamatan Bajeng,ke amatan Sombaopu,kecamatan Pallangga dan Kecamatan Parangloe,dengan cara pihak rekanan stemby di Bank BPD bersama pihak dinas pendidikan seakan akan pihak rekanan kembalikan dana pembelian modul 2020 ,desinpektan dan Pengukur Suhu ke rekening dana bos sekolah.

Amiruddin Sh.Kr Tinggi menjelaskan kepada awak media,bahwa tim investigasi lsm gempa Indonesia dilapangan ditemukan beberapa kepala sekolah yang tidak disetuju dengan cara cara pihak dinas pendidikan kabupaten gowa yang diduga hanya menyelamatkan pihak rekanan pengadaan Barang,seharusnya menyuruh pihak rekanan mengembalikan dana tersebut ke rekening dana bos tiap sekolah bukan menyuruh korwil,korwil menyuruh kepala sekolah mengembalikan lagi dana yang sudah dibayar kan ke pihak rekanan tahun 2020, kenapa dibebankan lagi kepala sekolah???, apakah cara atau modus seperti ini adalah modus pelaku korupsi dan modus mengelabui BPK atas temuannya??.

Dijelaskan oleh Kr.Tinggi bahwa temuan BPK adalah modul mengenai banyak nya lembaran,jenis kertas,jumlah halaman serta isinya yang hitam putih sehingga BPK berkesimpulan bahwa harga modul per buah hanya sekitar Rp.6500 sementara dibelikan oleh kepala sekolah antara Rp.18.000 sampai dengan Rp.32.000.

Dijelaskan oleh Amiruddin bahwa berdasarkan tim Investigasi lsm gempa Indonesia bahwa semua model tahun 2021 yang beredar disekolah seluruh Kabupaten Gowa harus ditarik oleh pihak rekanan maka ada beberapa sample modul dari beberapa sekolah di Kecamatan sombaopu ditarik untuk diperlihatkan oleh BPK bahwa seluruh modul seakan akan sudah ditarik seluruh nya oleh pihak rekanan penyediaan barang dan jasa diduga hanya mengelabui BPK.

Amiruddin Sh.Kr Tinggi berharap kepada penentu kebijakan agar tidak terlalu parah dugaan korupsi dan Bos atas kerja samanya pihak dinas pendidikan dan pihak rekanan yang dipikirannya tidak lain hanya keuntungan pribadi saja dan tidak mencederai program unggulan dikabupaten gowa yaitu SKTB (pendidikan gratis) agar BPK dapat betul betul bekerja secara profesional turun kesekolah sekolah dengan cara sidak lapangan demi agar BPK tidak dipecundangi oleh oknum tertentu dari dinas pendidikan yang mengatur modus modus pengelabuan BPK dan pihak penentu kebijakan dikabupaten Gowa agar dapat melakukan penyegaran pegawai dinas pendidikan yang pegang peranan mengatur menyiapkan barang barang apa yang diberikan kepala sekolah untuk dibayarkan dengan dana bos seterusnya dan seterusnya.

Harapan ketua DPP Lsm Gempa Indonesia, agar pegawai dinas pendidikan kabupaten dilakukan penyegaran dengan cara rolling dan atau memutasi pegawai yang sudah menjadi Veteran di dinas pendidikan sekaligus agar pegawai dinas pendidikan bertambah pengalaman dibidang lain,kami menduga veteran yang duduk diruangan akan dapat mempengaruhi pegawai lain yang masih bekerja sesuai amanah undang undang.

Ditambahkan lagi oleh Amiruddin bahwa demi mempertahankan program unggulan SKTB pendidikan gratis dikabupaten gowa, ganti kepala dinas pendidikan demi penyegaran pegawai karena sudah beberapa tahun dan BPK segera merekomendasikan temuan nya kepenyidik untuk menyelamatkan dana bos dan demi memberikan semangat kepada tenaga pendidik dalam hal ini kepala sekolah agar dapat sungguh sungguh melakukan tugas proses belajar mengajar,tapi apabila terus terusan diperdaya oleh pihak dinas maka generasi penerus akan semakin bodoh akibat diintervensi dan akibat masanya guru guru bantu mengajar yang hanya mengandalkan dana bos yang dipreteli oleh pihak dinas dengan berbagai macam barang yang siapkan pihak rekanan untuk dibayar menggunakan Dana bos.

Disampaikan lagi oleh Kr.tinggi,menurutnya bahwa kasus ini secepatnya dilaporkan laporan kepada KPK atau pihak kejaksaan karena sudah cukup alat bukti permulaan yang dimiliki untuk dilaporkan ke yang berwenang dan kepala sekolah juga sudah lelah dan bosan dengan cara dinas pendidikan kabupaten gowa yang selalu mencari cari cara mempreteli dana bos yang seharusnya dikelola oleh pihak sekolah berdasarkan juknis,tetapi pengakuan nya kepada Lsm Gempa Indonesia,takut melaporkan karena takut ditindakI dan takut diturunkan darinkepala sekolah menjadi guru bantu ,kalau temuan BPK tidak ditindak lanjuti oleh BPK maka BPK juga akan kami laporan kepada yang berwenang tutupnya.