Pemda Dan DPRD Pinrang Sepakati Ranperda Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Menjadi Perda

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Bacakan "] [responsivevoice_button voice="#" buttontext="Stop"]

Pinrang, mitraindonesianews.com – Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pinrang sepakati Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 menjadi Perda dalam sebuah rapat paripurna DPRD Pinrang, Senin, 7 Juni 2021, Pkl.09.00 wita, bertempat di ruang rapat paripurna.

Dihadiri Bupati Pinrang, A.Irwan Hamid, S.Sos dan Wakil Bupati Pinrang, Drs.Alimin, M.Si, rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Pinrang, H.Muhtadin, dihadiri Anggota DPRD Pinrang lainnya. Turut hadir, unsur Forkopimda, Sekwan Pinrang, Drs.Cendera Yasin, MM, Staf Ahli, Asisten, para Kepala OPD, para Kabag, Camat, Lurah, LSM dan insan pers.

Ilwan Sugianto, SH.,MH, Ketua Pansus RPJMD dalam membacakan hasil rapat paripurna internal pada tanggal 31 Mei lalu menjelaskan, berdasarkan hasil rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Pinrang pada Hari Senin Tanggal 31 Mei lalu, yang dipimpin Ketua DPRD Pinrang, H.Muhtadin, dihadiri Anggota DPRD Pinrang dari 8 Fraksi dan 4 komisi serta AKD lainnya sepakat menyetujui Ranperda Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 menjadi Perda.

Walaupun demikian, sambung Ilwan, ada beberapa saran dan masukan serta catatan yang menyertai persetujuan tersebut antara lain ; (1) pembahasan Ranperda Kabupaten Pinrang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024 masih perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut; (2) RancanganPeraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenPinrangNomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMDTahun 2019-2024 didasari adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Penyesuaian terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta terbitnya kebijakan Nasional; (3) Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan disinkronkan dengan regulasi RTRW Kabupaten Pinrang; (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah perlu memperhatikan sistematika penulisannya; (5) Diharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kiranya target di RPJMD dapat terealisasi /dicapai sebelum akhir Periode Bapak Bupati dan Wakil Bupati; (6) Diharapkan Pemerintah daerah memperhatikan keterkaitan antar BAB di Draft RPJMD; dan (7) Kiranya Pemerintah memperbaiki narasi terkait target Rencana Pengembangan Pembangunan terminal dan pelabuhan.

Dalam sambutannya Bupati Pinrang, A.Irwan Hamid menjelaskan, “pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pinrang atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah, yang terbukti dengan disetujuinya Ranperda Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, ini pertanda bahwa adanya semangat dan keseriusan dalam menyelesaikan semua tahapan dan agenda percepatan penyelesaian pembahasan sampai terlaksananya persetujuan pada hari ini. Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang terus terpelihara, menjadi harapan kita semua dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan, begitupun dengan adanya Rapat Paripurna hari ini yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pinrang”, ungkap Irwan Hamid.

Lanjut Irwan Hamid, penyusunan Ranperda Perubahan RPJMD ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pasal 342 ayat (1) dan (3) yang substansinya adalah bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan bila terjadi perubahan yang mendasar.

Selanjutnya, tambah Irwan Hamid, mengingat dari berbagai catatan penyempurnaan dan koreksi yang disampaikan Dewan Yang Terhormat, baik pada Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan pada saat pembahasan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pansus Ranperda Perubahan RPJMD dengan Pemerintah Daerah terhadap substansi Perubahan RPJMD ini telah dilaksanakan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga.

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama, lanjutnya lagi, Ranperda Perubahan RPJMD akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, dimana evaluasi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN serta kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya saya mengharapkan kepada para Kepala OPD bahwa dengan adanya Persetujuan Bersama Ranperda Perubahan RPJMD agar segera melakukan finalisasi Perubahan Renstranya masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan karena apa yang ingin dicapai dalam Dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh Capaian dari Renstra masing-masing OPD. (HMS)